LAMPUNG77.ID – Sejumlah forum perwakilan Kepala Desa di Kabupaten Lampung Timur datangi Kantor Pemerintahan Daerah (Pemda) setempat, untuk audensi mempertanyakan prihal gaji atau Penghasilan Tetap (Siltap) para perangkat Desa karena hingga saat ini belum juga di cairkan.
Para perwakilan Kepala Desa itu di temui Wakil Bupati Lampung Timur, Azwar Hadi; Sekertaris Daerah, Moch Yusuf; para Asisten dan Kepala Dinas PMD, di Aula pertemuan Sekdakab, Jumat (26/8/2022).
Sementara Bupati Dawam Rahardjo, usai menyambut mereka jelang audensi, berpamitan pergi untuk menghadiri kegiatan lain.
Diketahui, bahwa tahun 2022 ini, seluruh perangkat Desa di Lampung Timur baru menerima gaji pada triwulan 1 saja yakni bulan januari, Februari dan maret. Sedangkan untuk triwulan ke 2 yakni bulan April, Mei dan Juni kembali telat hingga 2 bulan ini.
“Intinya kami disini menyampaikan keluhan para perangkat Desa di bawah, kenapa keterlambatan gaji yang merupakan hak mereka kembali terjadi, dan kenapa, lantas kepastiannya kapan?” kata Kades Labuhan Maringgai, Guna Wijaya, yang juga ketua Apdesi Lampung Timur.
Dalam audensi itu, silih berganti perwakilan Kades menyampaikan keluhan mengenai keterlambatan gaji para perangkat Desa tersebut. Para Kades berharap Pemerintahan Daerah menyikapi hal tersebut secara serius.
Bahkan mereka menyebutkan jika hal itu dibiarkan berlarut-larut, mereka khawatir hal itu bisa mempengaruhi pelayanan kepada Masyarakat.
Senada apa yang di sampaikan oleh Sekda Moch Yusuf, Wakil Bupati Azwar Hadi mengatakan bahwa pencairan Siltap para Perangkat Desa di Lampung Timur akan cair melalui mekanisme yakni menunggu hasil pembahasan pada anggaran perubahan di DPRD setempat.
“Setelah hasil pembahasan pada anggaran perubahan di DPRD, karena mekanismenya seperti itu. Insya allah bulan September ini” kata Azwar Hadi, di wawancarai usai audensi.
Diketahui bahwa Pemda Lampung Timur per satu triwulannya mengeluarkan anggaran untuk pembayaran gaji atau siltap perangkat Desa sekitar 43 Milyar.
Di pihak lain, para Kepala Desa merasa jawaban dari Pemda tersebut dinilai belum memberikan kepastian apa yang mereka harapkan. Usai audensi ini mereka berencana akan kembali menemui Pimpinan DPRD setempat.
Baca: Telat Sejak Oktober 2021, Gaji Perangkat Desa di Lampung Timur Sudah Mulai Dibayar
(And/P1)
