BANDAR LAMPUNG, lampung77.id – Massa dari Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) Lampung menggeruduk kantor DPRD Provinsi Lampung dan Pemprov Lampung.
Massa yang berasal dari buruh serta ditambah mahasiswa ini menyatakan menolak UU Cipta Kerja.
Massa dari Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) Lampung menggeruduk kantor DPRD Provinsi Lampung dan Pemprov Lampung.
Massa yang berasal dari buruh serta ditambah mahasiswa ini menyatakan menolak UU Cipta Kerja.
Eko Rahmawan yang merupakan sekretaris konfederasi serikat pekerja seluruh Indonesia (KSPSI) Lampung, Sabtu (14/5/2022) di lapangan korpri lingkungan Pemprov Lampung mengatakan bahwa poin penting pada peringatan May Day (hari buruh) 2022 ini total UU Ciptaker.
“Kami dari 3 konfederasi menuntut omnibuslaw, tolak revisi UU 12 tahun 2011 tentang per Undang-undang hingga tolak upah murah,” kata Eko.
Ada 17 item tuntutan yang kami minta dan berharap pemerintah mengabulkan tuntutan para buruh.
Poin tuntutan yang dituntut ini karena di MK masih institusional, termasuk buruh juga menuntut untuk penghapusan UMK dan UMP.
“Saat ini sudah kita PTUNkan UMK di kabupaten kota yang ditandatangani gubernur dan kami menuntut agar bisa dipenuhi,” ujarnya.
Pihaknya berharap bisa bersinergi dengan pemerintah untuk menolak UU omnibuslaw tersebut.
Adapun 17 tuntutan dari massa aksi yakni;
1. Tolak omnibuslaw UU Cipta Tenaga Kerja (Ciptaker)
2. Turunkan harga kebutuhan pokok
3. Sahkan RUU PPRT , tolak revisi UU PPP, tolak revisi UU SP/SB
4. Tolak upah murah
5. Cabut Keputusan gubernur tentang UMK di Provinsi Lampung tahun 2022
6. Hapus outsourcing
7. Tolak kenaikan pajak PPN
8. Sahkan RPP perlindungan ABK dan buruh migran
9. Tolak pengurangan peserta PBI jaminan kesehatan
10. Wujudkan kedaulatan pangan dan reforma agraria
11. Stop kriminalisasi petani
12. Biaya pendidikan murah dan wajib belajar 15 tahun gratis
13. Angkat guru dan tenaga honorer menjadi PNS
14. Pemberdayaan sektor Informasi
15. Ratifikasi konvensi ILO nomor 190 tentang penghapusan kekerasan dan pelecehan seksual di dunia kerja.
16. Laksanakan pemilu pada 14 Februari 2024 secara jurdil tanpa politik uang
17. Redistribusi kekayaan yang adil dengan menambah program jaminan sosial (LD)
