Anggota DPD RI Abdul Hakim Minta Penguatan BUMDes Melalui PP Nomor 11/2021
- account_circle Tim Lampung77
- calendar_month Kamis, 27 Jan 2022
- print Cetak
Anggota DPD RI Abdul Hakim. (Foto: Istimewa)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Lampung77.ID – Anggota Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI Abdul Hakim minta kepada pemerintah dalam hal penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang belum tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) 11/2021 tentang BUMDes.
Hal itu diungkapkannya di dalam Rapat Kerja dengan Baleg DPR RI dan Kementerian Desa, Kemenkumham, Kemendagri, dan Kemenkeu di Gedung Nusantara 1, Senayan, Jakarta, (27/1/2022).
“Dalam PP BUMDes dinilai kurang mempunyai ruh konstitusional dan perlu ada penguatan aturan dalam materi muatan PP,” ungkap Abdul Hakim.
Sejumlah substansi dalam PP BUMDes yang belum diakomodir diantaranya yaitu pembagian kewenangan antara Pempus dan Pemda dalam pengembangan dan pengelolaan BUMDes, pengaturan mengenai permodalan BUMDes, pelaksanaan pendampingan BUMDes, pengaturan tentang penggunaan laba usaha, dan yang lainnya.
“Total ada 11 substansi hukum yang sangat penting untuk dimuat dalam materi muatan PP BUMDes,” tutur Hakim.
Senator asal Lampung ini mengatakan bahwa DPD siap dan bersedia untuk membahas lebih dalam bersama pemerintah terkait substansi RUU BUMDes yang belum tertuang di PP 11/2021.
“Hal ini untuk memberikan jaminan bahwa kesebelas substansi hukum yang diusulkan DPD dimasukkan kedalam perubahan PP BUMDes,” tutup Abdul Hakim.
(Rls/AD/P1)
- Penulis: Tim Lampung77
