LAMPUNG77.ID – Berantas korupsi, kader Partai Gerindra ajak masyarakat terapkam nilai – nilai yang terkandung dalam Pancasila dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Hal tersebut diungkapkan oleh anggota DPRD Kota Bandar Lampung, Ilham Alawi, saat menggelar acara Sosialisasi Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IPWK) di Beringin Raya, (4/12). Turut hadir dalam acara tersebut sebagai narasumber, akademisi Universitas Lampung, Drs. Budi Harjo, S.Sos., M.IP
“Bapak Prabowo Subianto menginstruksikan kepada seluruh kader partai untuk membumikan nilai – nilai – nilai Pancasila agar masyarakat dapat menjadikannya sebagai tameng melawan korupsi,” kata Ilham.
Hal tersebut dijelaskan Ilham, dikarenakan lima butir yang terkandung adalah sumber hukum yang berdasarkan pada moral, dan nilai – nilai budaya asli masyarakat Indonesia. “Bertepatan sekali bulan ini memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia, sehingga kami sebagai kader menjadikan ini sebagai tema sosialisasi Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dimana Partai Gerindra ingin Pancasila dalam Tindakan, Bersatu Melawan Korupsi,” serunya.
Ilham berharap kegiatan sosialisasi ini tidak hanya sekadar seremonial belaka namun harus tumbuh dan melekat di jiwa masyarakat Indonesia, khususnya Kota Bandar Lampung. Lebih lanjut, ia pun ingin ada penegakan hukum yang sungguh – sungguh terutama terutama terhadap koruptor.
Tak hanya itu saja, menurut Ilham, pentingnya Pancasila diikatkan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum untuk mencegah terjerumus dalam tindak korupsi dimana salah satu pengamalan Pancasila ialah mencegah korupsi dan membawanya ke dalam paradigm vokasional serta birokrasi.
“Penanaman nilai – nilai Pancasila harus secara konsisten dan sistematis kepada anak bangsa tanpa terkecuali, termasuk pemerintah dan aparat penegak hukum guna mengikis tindakan koruptif, khususnya nilai kemanusiaan yang adil dan beradab,” tegasnya.
Menurut dia, amanah Pancasila pada sila kedua sudah seharusnya menjadi dasar bertindak dan berprilaku bagi setiap anak bangsa dan upaya mencegah tindakan – tindakan koruptif muncul dalam proses pembangunan.
“Sehingga tindakan koruptif yang melanggar nilai – nilai kemanusiaan, keadilan dan perilaku terpuji, itu seharusnya tidak terjadi di negeri ini,” ucapnya.
Ia berharap dengan semakin tingginya kesadaran semua pihak dalam mengamalkan nilai – nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, maka diharapkan akan terjadi penguatan pada system dan sejumlah lembaga yang ditugasi negara dalam hal pemberantasan korupsi.
“Karena di era yang penuhh ketidakpastian seperti saat ini, penting bagi bangsa ini untuk memastikan proses pembangunan yang dilakukan benar – benar mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tutupnya.
